“Saya sudah perasaan juga mau tagih pajak PBB sama masyarakat. Kondisi mereka sudah susah, betul-betul susah karena Corona ini” Idhul, Kepala Desa Toyado mengeluh.
Virus Corona yang masuk ke Indonesia sejak akhir Februari 2020 kini mulai memukul ekonomi warga di desa-desa di Poso. Idhul Bunando, kepala desa Toyado, kecamatan Lage, menceritakan, nelayan di kampungnya mulai resah karena harga ikan hasil tangkapan mereka mulai turun. Sebabnya, pedagang yang membeli juga kesulitan menjual seluruh ikan mereka. Biasanya 1 boks ikan yang mereka pasarkan ke Tentena ludes dalam sehari. Kini sudah tidak bisa menjual seluruhnya dalam satu hari.
Penjual daging di pasar Poso merasakan penurunan daya beli masyarakat lewat jumlah daging yang terjual. Agar tidak rugi, mereka menawar sapi yang ditawarkan dengan harga lebih rendah dari biasanya. Warga pemilik sapi pasrah, terpaksa menjual sapinya dibawah harga, sebab tidak ada pilihan. Pengusaha catering yang menjadi pembeli potensial lainnya juga tiarap sejak perayaan yang mengundang orang banyak dilarang.
“Saya sudah perasaan juga mau tagih pajak PBB sama masyarakat. Kondisi mereka sudah betul-betul susah karena Corona ini”begitu Idhul Bunando menggambarkan sulitnya kondisi warga akibat pandemi ini.
Menurut Idhul, mereka berusaha mengatasi dampak pandemi ini. Lewat program padat karya membuat jalan masuk lorong dan drainase yang anggarannya dari dana desa sebesar 217 juta dan 134 juta. Berdasarkan aturan, setiap program fisik ada upah kerja sebesar 30 persen dari total anggaran. Dengan upah dari proyek ini, Idul berharap warga mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tentu itu tidak akan cukup. Dampak pandemi ini diperkirakan akan berlangsung lama.
Di dusun Polegatumpa, kelurahan Sayo, 58 orang warga yang sebagian besar petani palawija tidak lagi mendapatkan bantuan raskin seperti dulu. Ketua RT, Hasan Lumi mengatakan, yang menerima raskin hanyalah pemegang kartu Bantuan Pangan Non Tunai. Masih ada sekitar 15 kepala keluarga diwilayah itu yang tidak mendapatkannya. Agar tidak kesulitan bahan makanan, warga kini mulai mengisi kebun mereka dengan singkong dan pisang. Untuk berjaga-jaga apabila paceklik tiba.
Di desa Meko, kecamatan Pamona Barat, sawah seluas 90 hektar yang baru ditanami dan 10 hektat kebun palawija terendam air. Kepala desa Meko, I Gede Sukaartana menghitung, jumlah kerugian petani diperkirakan sekitar 60 juta rupiah. Jumlah kerugian ini mungkin tidak seberapa bagi sebagian orang. Namun untuk petani, rusaknya sawah berarti ancaman gagal panen yang selanjutnya menjadi ancaman gagal membayar hutang. Hutang akan menumpuk karena diperlukan pinjaman baru untuk mengolah kembali sawah yang rusak.
Di desa Tangkura, kecamatan Poso Pesisir Selatan banjir bandang yang terjadi 30 April 2020 menggusur kebun dan sawah. Salah satunya milik Serly. Kebun itu satu-satunya tumpuan dia dan keluarganya di masa pandemi Corona. Sebelum itu, suaminya yang bekerja sebagai tukang kehilangan pekerjaan setelah sejumlah proyek dihentikan akibat wabah ini. Kini Serli dan 3 anaknya masih bertahan dengan sisa simpanan uang dan bahan yang masih mereka punya.
“Tapi tidak mungkin simpanan ini mo bertahan terus. Sekarang harus putar otak bagaimana supaya ada pendapatan”demikian menurut Serli setelah mengetahui dirinya tidak tercatat sebagai penerima bantuan BLT baik yang bersumber dari kementerian sosial maupun dari Dana Desa.
Simpang Siur Data , Minim Kepemimpinan
Lebih dari 70 persen penduduk Poso yang jumlahnya 256,393 orang adalah petani. Tentu masih banyak yang belum sejahtera. Bisa dilihat dari nilai tukar petani di Sulteng yang sebesar 95,64. Diawal 2020, curah hujan begitu tinggi, mengirim banjir bandang, menghantam ratusan hektar sawah dan kebun-kebun palawija, total kerugian pasti belum diketahui. Petani menanggung sendiri kerugian akibat bencana ekologis ini.
Sebenarnya pemerintah pusat sudah meluncurkan asuransi petani untuk menjaga mereka dari kerugian akibat gagal panen. Akhir tahun 2019 lalu, dinas pertanian Poso memulai pendataan petani dalam program asuransi pertanian. Lalu berapa petani yang kerugiannya ditanggung asuransi itu? Sebagai gambaran, tahun 2020 luas sawah di kabupaten Poso 18,640 hektar.
Menjawab pertanyaan mosintuwu.com, kepala dinas pertanian kabupaten Poso Suratno mengatakan, hingga Mei 2020, baru 47 hektar luasan sawah yang ikut program ini. Artinya baru sekitar 47 orang petani yang dilindungi dari kerugian seperti yang dialami petani di Meko, Banyusari, Toinasa, Salukaia, dan sejumlah petani di lembah Bada ketika sawah dan kebun mereka rusak karena banjir.
Sementara, untuk membantu para petani yang miskin mengatasi dampak Covid-19, dinas pertanian Poso mengirimkan data-data mereka ke kementerian pertanian dengan harapan mendapatkan bantuan. Namun Suratno tidak menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu para petani dan buruh tani itu.
Ahlis Djirimu, ekonom Universitas Tadulako mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan, petani harus dilindungi. Mendorong asuransi pertanian yang biayanya dibagi dengan pemerintah pusat. Premi asuransi pertanian sebesar 180 ribu/tahun. 150 ribu sudah dibayarkan pemerintah pusat. Sisanya 30 ribu dipikirkan daerah. Ahlis mengatakan, 30 ribu itu bisa dibagi bebannya, 20 ribu ditanggung pemda, 10 ribu oleh petani. Artinya untuk 1 hektar, petani hanya membayar 10 ribu per tahun. Jika luas sawah 18,640 hektar, maka pemda hanya perlu mengalokasikan 372 juta rupiah setiap tahun untuk melindungi petani dari kerugian. Kebijakan ini juga diperlukan oleh peternak. Nelayan sudah diurus oleh kementerian kelautan.
Di tengah kondisi seperti sekarang, hampir bisa dipastikan jumlah orang miskin bertambah. Berapa jumlahnya? selalu menjadi perdebatan. Beberapa waktu belakangan, ada perdebatan berapa jumlah warga miskin di kabupaten Poso. Data BPS tahun 2018 menyebut sebanyak 41,740 orang. Lalu dalam dokumen Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun 2020 jumlahnya 128,564 orang. Data dinas sosial mencatat 28,451 kepala keluarga.
Ahlis Djirimu menjelaskan alur data yang semuanya bersumber dari BPS. Data dari BPS ini kemudian diolah oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Sekretariat Wakil Presiden selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangn Kemiskinan Nasional(TKPKN). Data ini kemudian diolah menjadi Basis Data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT-TNP2K) yang ada di Bappeda Provinsi. Ketika ada program bedah kampung, data inilah yang digunakan sebagai dasarnya. Selanjutnya, data ini diserahkan ke kementerian Sosial dan diperluas sehingga menjadi 4 kategori untuk menentukan penerima program PKH, Rastra, KIP,KIS dan sebagainya.
“Dimana persoalan perbedaan data itu muncul?. Semua data berasal dari sumber yang sama. Dalam kondisi normal seluruh kabupaten dan kota harusnya melakukan proses verifikasi dan validasi setiap tahun, bahkan hingga 4 kali. Namun realitasnya tidak demikian. Saya menduga ini jadi masalah pertama. Kedua, adi bagaimana proses verifikasi dan validasi itu terus ditradisikan secara partisipatif”demikian Ahlis Djirimu menjelaskan problem perbedaan data yang biasanya terjadi di daerah.
Jika melihat hasil olahan basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K Sulteng) tahun 2019. Ada 7 kecamatan di kabupaten Poso dengan tren angka kemiskinan yang terus meningkat disemua kategori, yaitu, Lore Selatan, Lore Barat, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Timur, Poso Pesisir Selatan dan Pamona Puselemba. Selebihnya, 12 kecamatan memiliki tingkat kedalaman kemiskinan yang berbeda.
Dalam data ini, warga miskin dikategorikan dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang mampu membiayai hidupnya 10 persen dari pengeluaran. Kelompok ini berjumlah 780 keluarga yang tinggal di 7 kecamatan, yaitu Lore Selatan, Lore Barat, Lore Tengah, Lore Peore dan Lore Timur, Pamona Puselemba dan Poso Pesisir Selatan. Kelompok kedua, sebanyak 597 keluarga adalah yang mampu membiayai hidupnya 20 persen dari pengeluaran, terdapat di 12 kecamatan. Kelompok ketiga sebanyak 1,680 keluarga yang mampu membiayai 30 persen hidupnya dari pengeluaran tersebar di 16 kecamatan. Adapun kelompok ke empat sebanyak 2,743 keluarga yang menjadi miskin karena minim akses infrastruktur. Kelompok miskin kategori ke empat ini biasanya yang sering tidak mendapatkan akses bantuan.
Untuk desa-desa yang tingkat kemiskinannya kemungkinan meningkat akibat pandemi ini, program padat karya seperti yang dirancang oleh desa Toyado menjadi penting. Namun tidak cukup. Dukungan program pemberdayaan ekonomi dengan basis data yang kuat menjadi sangat menentukan.
Ahlis Djirimu menyarankan program penguatan ekonomi seperti bantuan modal usaha, khususnya diberikan ke rumah tangga miskin yang kepala keluarganya perempuan. Tentu saran ini berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan. Dia mencontohkan pengalaman Program Modal Simpan Pinjam Perempuan di kelurahan Lembomawo, kecamatan Poso Kota Selatan yang berhasil.
Mengapa bila dikelola perempuan, program bantuan lebih banyak berhasil ketimbang saat dikelola laki-laki? ternyata perempuan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih besar. Selain itu. Yang pertama dipikirkan oleh perempuan ketika menerima bantuan adalah, bagaimana agar modal bantuan itu bisa bergulir. Setelah itu baru memikirkan dirinya sendiri.
Kini, disaat ekonomi diambang resesi. Diperlukan, kepemimpinan yang kuat mulai dari komunitas terkecil. Seperti Tadumburake, imam perempuan Poso dimasa lalu memimpin kampung melewati masa-masa sulit ketika wabah penyakit mendera wilayah mereka.
