“Banyak informasi tidak jelas beredar di kampung. Kita perlu pengetahuan bagaimana untuk meluruskannya”(Kevin/pelajar)
Kevin adalah satu dari 100 pelajar dan mahasiswa di sekitar Tentena yang mengikuti pelatihan Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan dilaksanakan Institut Mosintuwu bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), di hari Jumat 4 Oktober 2024 . Sekolah Kebangsaan merupakan bagian dari program Tular Nalar yang diinisiasi oleh Mafindo untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyikapi hoaks melalui literasi digital dan pemikiran kritis. Kegiatan Sekolah Kebangsaan ini dilaksanakan di 38 wilayah di Indonesia. Selain di Kabupaten Poso, kegiatan ini juga sudah dilaksanakan di Makassar, Kendari, Samarinda dan Lombok.
Jumrana, anggota presidium Mafindo mengatakan, para pelajar dan pemuda penting memiliki pengetahuan dan informasi yang benar soal pemilu dan demokrasi.
“Pemilu menjadi pengalaman pertama pertama anak muda dalam mengikuti konstentasi politik, karena itu penting bagi mereka untuk mengetahui informasi yang benar tentang Pemilu “
Informasi yang benar tambahnya, penting untuk menjadi preferensi bagi mereka dalam menentukan pilihan. Riset Mafindo yang terbit pada bulan Juli 2024 menyebutkan, dari total 2.330 hoaks yang mereka temukan pada tahun 2023, lebih dari setengah atau 55.5 persen adalah hoaks pemilu.
Selain pengalaman pertama, Jumrana juga menekankan bahwa Pemilu menjadi pendidikan politik pertama bagi anak muda. Ada banyak informasi tersebar, mereka harus paham tidak semua informasi itu benar, karena itu mereka harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoaks. Informasi yang benar, menjadi referensi dalam menentukan pilihannya. Sebagian besar anak muda menjadikan media sosial sebagai referensi mereka. Selain anak muda, Tular Nalar juga menyasar orang tua lanjut usia. Orang tua lanjut usia merupakan golongan yang paling banyak mendapatkan disinformasi.
Pendidikan politik di masa pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah menjadi sangat penting . Dalam wawancara di radio Mosintuwu, Jumrana menyebutkan masa Pilkada sangat sensitif dalam menerima informasi karena informasi yang disampaikan seringkali mengandung isu terutama suku, agama, dan ras atau golongan tertentu.
“Dalam Isu ini seringkali ada mis-informasi atau disinformasi yang mengandung ujaran kebencian. Ini bisa menggiring pada konflik kekerasan”
Kepentingan untuk mendapatkan informasi yang benar penting karena di Pilkada adalah ruang dimana pilihan orang menentukan keberlangsungan pemerintah ke depan. Alangkah baiknya memilih itu berdasarkan informasi yang benar. Ketua JRKI, Adi Firmansyah mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengajak para pelajar dan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenal hoaks dan berpikir kritis dalam menyongsong pemilukada serentak yang tahapannya sudah dimulai.
Dalam kegiatan Sekolah Kebangsaan yang dipandu oleh 10 orang fasilitator ini, para peserta yang berasal dari beberapa sekolah SMA/SMK yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba dan Pamona Utara serta mahasiswa STT GKST Tentena. Topik utama dalam sekolah kebangsaan adalah bagaimana mengindera Hoaks dalam pemilu. Ads empat segmen materi yang dibahas selama 2 jam. Yakni Pemilu, Demokrasi, Mengindra Hoaks Pemilu, Mewaspadai Sanksi.
Di Kabupaten Poso, pemilukada yang pencoblosannya akan dilaksakan 27 November 2024 nanti di ikuti 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni pasangan Darmin A Sigilipu-Samsinar, Verna GM Inkiriwang-Soeharto Kandar, Lukky Semen-Nasrudin, Sony Liston Kapito-M.Yusuf. Sedangkan di provinsi ada 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Ahmad Ali-Abdul Karim Aldjufri, Anwar Hafid-Reni Lamadjido, Rusdi Mastura-Agusto Hambuako.
Kevin, seorang pelajar yang menjadi peserta bercerita, dikampungnya sering heboh dengan beredarnya informasi negatif tentang calon tertentu. Informasi itu umumnya bersumber dari media sosial yang beredar dengan cepat dan menjadi perbincangan. Namun, nyaris tidak ada yang mempertanyakan kesahihan informasi itu. Akibatnya tidak jarang berujung pertengkaran.
“Banyak informasi tidak jelas beredar di kampung. Kita perlu pengetahuan bagaimana untuk meluruskannya”kata pelajar kelas XII itu. Namun dia mengakui sulit meluruskan informasi yang beredar karena tidak mengetahui bagaimana caranya.
Dia menceritakan salah satu contoh informasi terkait pilkada yang menyebut salah satu calon kepala daerah yang berjanji akan membagikan uang 3,5 miliar setiap desa jika terpilih. Banyak yang percaya informasi itu tanpa mengecek kebenarannya. Di Kabupaten Poso, dari 142 desa, rata-rata mendapatkan 686 juta sampai 1.2 miliar rupiah dalam bentuk dana desa(DD). Alokasi itu berasal dari 117.88 miliar rupiah yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan tahun 2024. Hanya keajaiban yang membuat dana desa di Indonesia dan Kabupaten Poso bisa meningkat lebih dari 100 persen mulai tahun depan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Berdasarkan aturan-aturan itu, kita mengetahui bahwa, besaran dana desa merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemda.
Pentingnya mengecek kebenaran atau menguji apakah sebuah informasi masuk akal menjadi sangat penting di momen pilkada. Mengenai hal itu, Adi Firmansyah saat pembukaan kegiatan mengatakan, Sekolah Kebangsaan dilaksanakan untuk mengajak pelajar mengenal dan menghindari hoaks yang semakin marak belakangan ini, terutama saat menjelang pelaksanaan pemilu.
Kasih, salah seorang pelajar lainnya mengatakan, pilkada 2024 akan menjadi pengalaman pertama dia bersentuhan dengan politik praktis. Karena tidak terlalu mengikuti perkembangan politik, dia menjadikan media sosial seperti tiktok dan youtube sebagai sumber utama informasinya. Namun dia sulit membedakan apakah semua informasi yang didapatnya dari kedua platform itu benar. Sering langsung membagikan informasi yang didapatkannya kepada teman dan keluarganya tanpa memikirkan bahwa informasi dalam konten yang ditontonnya itu adalah hoaks.
“Sekolah Kebangsaan ini membuat saya mengerti bagaimana menyaring informasi yang sangat banyak ini. Apalagi kita diberikan informasi soal pengecekan fakta. Itu penting sekali bagi saya”katanya usai mengikuti kegiatan.
Kevin dan Kasih adalah satu dari 46,8 juta pemilih Gen Z di Indonesia yang tidak terlalu tertarik pada isu politik. Sayangnya mereka tidak bisa menghindari dampak peristiwa politik itu. Salah satu sumber masalahnya adalah kurangnya literasi tentang politik yang mencerahkan. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya minat baca dikalangan mereka.
Data UNESCO menyebut, Generasi Z lebih tertarik pada konten visual di TikTok dan Youtube daripada buku yang memiliki informasi yang lebih jelas dan benar. Riset disebuah jurnal penelitian berisi survei tentang karakteristik Gen Z menemukan bahwa 46 persen Gen Z terhubung secara online selama lebih dari sepuluh jam per hari. Sedangkan lama membacanya jika mengaku pada umumnya lama membaca orang Indonesia hanya 1 jam 36 menit per hari. Di Sulteng, lama membaca warganya lebih pendek, yakni 1 jam 27,7 menit berdasarkan survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 2023.
Karena itu, Kasih merasa, mengikuti Sekolah Kebangsaan memberi banyak manfaat. Salah satunya adalah pentingnya menguji informasi sebelum menyebarnya.
“Kita diberikan materi bagaimana menguji informasi kalau ada informasi yang seperti menjatuhkan salah satu pasangan. Jadi jangan asal menyebar berita”katanya.
Jaringan Radio Komunitas dalam Tular Nalar
Tular nalar menjadi salah satu kampanye penting yang disebarluaskan melalui radio komunitas. Saat ini terdapat lebih dari 100 radio komunitas di Indonesia yang bergabung di Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Adi Firmansyah menyebutkan peran radio komunitas menjadi penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Eksistensi radio komunitas itu adalah menyampaikan informasi yang benar, pengetahuan kepada masyarakat”
Menurutnya, budaya malu bertanya masih sangat kuat di masyarakat. Peran radio komunitas membukakan ruang informasi pada pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih paham. Kegiatan sekolah kebangsaan yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak anak muda sudah mengalami disinformasi, misinformasi, namun tidak mengenal konsep-konsep itu. Selain melalui sekolah kebangsaan, radio komunitas berperan untuk memperkenalkan konsep tersebut. Dengan demikian, radio komunitas bisa menjadi wadah anti hoaks.
Radio komunitas menurut Adi, memiliki kemampuan untuk melokalkan sebuah topik. Ini membuat isu menjadi lebih dekat untuk dibahas di masyarakat lokal. Kekuatan kedua yang dimiliki oleh radio komunitas adalah partisipatif dan sukarela yang mendorong radio komunitas dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya.
“Isu-isu nasional mungkin bisa dicek langsung melalui aplikasi cek kebenaran misalnya kalimasada namun, isu-isu di lokal perlu ruang khusus untuk menangkalnya. Disitulah peran radio komunitas “ tegas Adi.
Menurut Jumrana, selain bahwa radio komunitas memiliki misi yang sama seperti Mafindo yaitu menyebarkan informasi yang benar dan kritis, program Tular Nalar di radio komunitas memungkinkan konsep-konsep informasi yang benar dan menangkal hoaks bisa meluas hingga ke pelosok.
Radio Mosintuwu yang menyiarkan program Tular Nalar setiap hari di gelombang 107.7 FM dan streaming di www.mosintuwu.com merupakan salah satu radio komunitas yang bergabung dalam JRKI yang memiliki fungsi sebagai wadah anti hoaks.
========
Tular Nalar adalah program pelatihan literasi digital yang diinisiasi oleh MAFINDO dan didukung oleh Google.org, dengan Love Frankie sebagai mitra pelaksana, telah muncul sebagai platform online pembelajaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyikapi hoaks melalui literasi digital dan pemikiran kritis. Dikembangkan bekerja sama dengan Institut Kebudayaan dan Kemanusiaan MAARIF pada tahap awal, Tular Nalar telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun ini, dengan preferensi khusus untuk melibatkan first-time voters pre-lansia, dan lansia. Untuk informasi lebih lanjut tentang Tular Nalar, silakan kunjungi kami di https://tularnalar.id/tentang-kami/ atau terhubung dengan kami di platform media sosial melalui https://www.instagram.com/tularnalar/.
Tentang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memerangi misinformasi dan hoaks. Berdiri pada tahun 2016, MAFINDO memiliki lebih dari 95.000 anggota online dan 1.000 sukarelawan. MAFINDO memiliki 20 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan mencakup berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan hoax, hoax busting, edukasi publik, seminar, lokakarya, advokasi, pengembangan teknologi anti-hoax, penelitian, dan keterlibatan sosial di tingkat akar rumput. Pelajari lebih lanjut tentang MAFINDO di https://mafindo.or.id/tentang-mafindo/
