Rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Poso yang berlangsung Selasa (3/4) lalu menghasilkan sikap dewan yang sudah diprediksi sebelumnya, yakni mendukung pelaksanaan Poso River Improvement (PRI) atau pengerukan sedalam 2 meter lebar 40 meter dan sepanjang 12.8 kilometer di hilir danau Poso. Proyek ini merupakan bagian dari rencana PT Poso Energy untuk memastikan suplai air ke turbin-turbin PLTA mereka berjalan stabil.
Ketua DPRD Poso, Ellen Pelealu Inkiriwang mengungkapkan, dirinya takjub saat mendengarkan wakil Bupati T Samsuri memaparkan rencana proyek pengerukan dan pembangunan taman air konservasi yang rencananya akan mereklamasi kawasan Kompo Dongi seluas kurang lebih 24 hektar. Ellen yang merupakan politisi partai Demokrat dari dapil II ini bahkan membandingkan Tentena dengan Palembang bila nantinya proyek ini sudah selesai dikerjakan. Mengapa Ellen menyamakan dengan Palembang? ini terkait dengan rencana renovasi jembatan tua Pamona yang ditawarkan oleh PT Poso Energy yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat di Tentena, salah satunya lewat kelompok Front Aksi Rano Poso (FARP).
Sebelumnya sebagaimana dilansir dari laman kantor berita antara, Enviromental Manager PT Poso Energy, Irma Suriani mengatakan, pengerukan dasar sungai itu tidak akan membongkar atau mengubah jembatan tua Pamona dan jembatan tembok baru, namun hanya akan menggantikan seluruh kayu yang dianggap tidak layak lagi, serta tiang kayu dan beton jembatan akan diperkuat, sehingga dapat dilalui kendaraan dan masyarakat. Proyek pengerukan ini memang akan dilakukan perusahaan milik keluarga Kalla untuk mengantisipasi peningkatan sedimentasi di ruas sungai Poso dan penyempitan outlet Danau Poso akibat aktivitas domestik.
Mengapa harus ada pengerukan dan betonisasi sepanjang aliran sungai ini? dalam wawancara dengan antaranews.com, pada 11 April 2016, manager PT Poso Energy, Mustakim mengatakan pihaknya membutuhkan bendungan untuk menetralisasi ketersediaan air untuk menggerakkan turbin di proyek PLTA Poso I,II dan III.
“Sehingga nantinya air akan selalu stabil. Kalau debit air berkurang, maka air di bendungan itu kita lepas,” katanya. (https://sulteng.antaranews.com/berita/24854/plta-poso-i-targerkan-beroperasi-2018)
Kembali ke soal dukungan DPRD terhadap rencana PT Poso Energy dan Pemda Poso untuk melaksanakan proyek pengerukan ini, Ellen Pelealu menegaskan lagi bahwa DPRD tidak hanya berpangku tangan melihat pemerintah bekerja merealisasikan proyek ini. Lembaga perwakilan rakyat itu, kata dia siap turun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Senada dengan Ellen, ketua fraksi PDIP Fredrik Torunde menegaskan pula dukungan partainya terhadap proyek pengerukan ini karena seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan. Dari sisi inilah menurut Fredrik daerah akan diuntungkan, karena bila nanti taman konservasi dibangun dan jembatan tua Pamona sudah direnovasi, itu menjadi aset pemda.
Apalagi ternyata perusahaan yang bernaung dibawah grup Bukaka ini berjanji akan membangun sebuah hotel berbintang tiga di Pesanggerahan, kelurahan Tentena. Hotel ini menurut Fredrik, juga akan dihibahkan kepada pemda Poso.
Dua janji diatas itulah, anggaran untuk pembangunan taman dan renovasi jembatan serta pembangunan hotel berbintang tiga menjadikan pemda dan DPRD bersemangat membantu PT Poso energy melaksanakan proyek mereka untuk mengeruk dasar sungai Poso.
Alasan Akan Dapat Hibah Taman dan Hotel Bintang 3 Bikin DPRD Dukung Pengerukan Dasar Sungai Danau Poso
Pada forum rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD dengan kelompok aktivis tanggal 7 Maret 2018 lalu, 2 fraksi yaitu fraksi Demokrat dan Nasdem secara tegas menyampaikan dukungan mereka agar jembatan tua Pamona tidak dibongkar. Selain itu kedua fraksi ini menyampaikan perlu dilakukan moratorium terhadap segala aktifitas perusahaan PT Poso Energi di sekitar danau hingga dilakukan audit lingkungan. Setelah rapat itu, belasan anggota DPRD menandatangani dukungan terhadap sikap yang disampaikan para aktifis lingkungan itu.
Namun situasi berbeda langsung terlihat ketika lembaga perwakilan rakyat ini memanggil Bupati Poso dalam rapat dengar pendapat pada hari Selasa 3 April 2018 lalu. Dalam rapat yang entah mengapa berlangsung tertutup itu, ketua DPRD kemudian membaca kesimpulan hasil rapat yang menegaskan sikap, bahwa mereka mendukung langkah Bupati dan perusahaan milik keluarga Wapres Jusuf Kalla untuk melakukan proyek renovasi Yondo mPamona dan pengerukan hulu sungai Poso serta reklamasi Kompo Dongi untuk dijadikan taman konservasi.
Ellen E Pelealu mengatakan lembaganya siap bekerjasama dengan Bupati utuk turun melakukan sosialisasi ‘memberi pengertian’ kepada masyarakat mengenai mengapa proyek itu dilakukan. Selain itu Ellen menegaskan bahwa proyek ini tidak menggunakan uang pemda
Sementara ketua fraksi PDIP Fredrik Torunde, usai rapat itu mengatakan mendukung pemda Poso dan pihak PT Poso Energi melaksanakan proyek pengerukan dan reklamasi Kompo Dongi. Alasannya sederhana, pemda tidak perlu keluar uang untuk membangun taman konservasi air di Kompo Dongi dan merenovasi jembatan tua, selain itu dia memuji janji perusahaan untuk membangun sebuah hotel berbintang 3 di lokasi Pesanggrahan yang ada di kelurahan Tentena.
“Saya kira ini harus kita dukung karena nantinya taman air itu akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu untuk membangun ini pemerintah tidak perlu keluar uang sama sekali”kata Fredrik.
Amir Kusa, ketua Fraksi Amanat Keadilan yakni gabungan partai PKS dan PAN juga menyampaikan dukungan serupa. Menurut dia, dengan adanya proyek renovasi jembatan tua dan pembangunan taman air akan meningkatkan pariwisata di Tentena. Fraksinya kata Amir Kusa mendukung penuh rencana pelaksanaan proyek ini meskipun dia juga meminta agar dokumen Amdal untuk proyek ini benar-benar disusun dengan baik.
Adapun Samsu Alam, anggota DPRD dari Fraksi Sintuwu Maroso mengatakan, meski sudah mendengar penjelasan Bupati mengenai rencana proyek pengerukan dan reklamasi ini, fraksinya yang menjadi tempat berhimpun 5 orang anggota DPRD dari partai Nasdem, Hanura dan PPP masih merasa perlu mendengar langsung penjelasan dari PT Poso Energi.
“Kemarin itukan baru penjelasan Bupati, penjelasan pemda, kita belum mendengar penjelasan perusahaan. Jangan sampai berbeda, karena itu kita harus mengundang perusahaan untuk datang memberikan penjelasan langsung”katanya. Pada forum rapat dengar pendapat dengan para aktifis pada 7 Maret 2018 lalu, Samsu Alam melontarkan perlunya moratorium segala aktifitas perusahaan di danau Poso sampai dilakukan audit lingkungan. Dalam rapat pada 3 April itu, usulan Audit Lingkungan sudah tidak terdengar lagi.
Adapun ketua fraksi Demokrat, Darma Pesudo yang dihubungi via telepon Kamis 5 April 2018 mengelak bila dikatakan fraksinya mendukung pelaksanaan proyek ini. Menurut dia, dalam forum rapat dengar pendapat itu, tidak ada permintaan pendapat kepada fraksi.
“Yang pasti harus ada proses sosialisasi kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat mendukung tentu harus kita dukung, tapi kalau ternyata masyarakat menolak, tentu harus didengar juga”kata Darma Pesudo.
Rencana perusahaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) PT Poso Energi dengan mengeruk dasar sungai Danau Poso bertujuan untuk meningkatkan pasokan air guna memutar turbin-turbin mesinnya . Pengerukan dasar sungai dihilir danau Poso akan dilakukan sedalam 4 meter dan selebar 40 meter .
Dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan warga Tentena dan sekitarnya pada tanggal 19 Maret 2018, Bupati Darmin A Sigilipu mencoba meyakinkan bahwa apa yang hendak dilakukan perusahaan itu membantu pemerintah mengembangkan sektor pariwisata di kabupaten Poso.
“Kalau tidak ada Poso Energi, kita tidak akan berkembang. Tentena menjadi kota wisata religi. Poso Energy bisa membantu pembangunan kembali rumah Kruyt”kata Darmin. Pernyataan ini menegaskan posisi Pemda Poso mendukung langkah perusahaan mengeruk dasar sungai Danau Poso.
Pengerukan dan Hilangnya Kebudayaan Danau
Ada ratusan rumah dan fasilitas publik seperti rumah sakit dan puskesmas sepanjang jalur yang akan dilewati proyek ini. Diatas sungai ini pula nelayan pinggiran danau Poso menggantungkan hidupnya dari memelihara ikan di keramba, menangkap Sogili (sidat khas danau Poso) menggunakan pagar Sogili, Monyilo (menombak ikan pada malam hari) dan Mosango (menangkap ikan secara komunitas pada saat air surut).
Tradisi-tradisi yang diturunkan turun temurun leluhur suku Pamona ini akan hilang bilamana proyek ini akan dilaksanakan. Sebab, Monyilo tidak mungkin lagi dilakukan bila kedalaman air sudah diatas 4 meter. Pagar Sogili juga tidak mungkin lagi didirikan diatas sungai karena tidak ada lagi kayu sebagai tiang pancang sepanjang 7 sampai 8 meter bisa ditemukan. Dan terakhir, tradisi Mosango sudah pasti lenyap, pertama karena teluk Dongi dengan luas sekitar 26 hektar tempat dimana ikan-ikan berkembang biak itu akan di beton dengan dalih pembangunan taman konservasi.
Papa Oka (65 tahun) mengatakan, di teluk Dongi inilah ikan-ikan endemik danau Poso, mulai dari ikan Mas, Bungu, Lele, Gabus hingga ikan Mujair berdiam didalam liang-liang batu yang banyak ditemukan dikawasan ini.
“Kalau lokasi itu ditimbun, hilang sudah tempat kami mencari ikan. Disana, ikan-ikan yang dibilang sudah hilang dari danau Poso itu banyak dan masih ada sampe sekarang”kata papa Oka yang sudah menjadi nelayan sejak umur 15 tahun. Dari mencari ikan dilokasi itulah dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai kuliah.
Fredi Kalengke, nelayan di danau Poso mengatakan, sudah tidak mungkin lagi menangkap ikan secara tradisional jika proyek ini nanti dikerjakan. Padahal masyarakat danau Poso merawat danau dengan cara memanfaatkannya dengan cara-cara ramah lingkungan.
Pagar Sogili juga tidak mungkin lagi bisa mendapatkan sidat secara tradisional. Cara budidaya Sidat yang ditawarkan PT Poso Energy bukan saja belum terbukti bisa dilaksanakan, namun sebagaimana dijelaskan humas perusahaan itu, Irmawati, cara budidaya menggunakan pakan-pakan yang bisa mengatur waktu pertumbuhan Sidat yang dipelihara. Pakan-pakan yang dipakai tentulah menggunakan bahan-bahan kimia, sesuatu yang ditolak oleh nelayan danau Poso karena akan mencemari air danau.
Masyarakat di Tentena dan desa-desa disekeliling danau Poso menolak rencana proyek ini yang dibungkus dengan program pengembangan pariwisata yakni pembangunan taman konservasi dan renovasi jembatan tua Pamona. Sebuah jembatan yang dibangun sekitar tahun 1930an. Jembatan sepanjang 210 meter ini menggunakan kayu-kayu Kulahi yakni kayu endemik di hutan-hutan pegunungan wilayah Ondae (Pamona Timur) yang mampu bertahan ratusan tahun didalam air.
